Pengadaan barang dan jasa tidak sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan
bagian pembelian (purchasing) atau perjanjian resmi kedua belah pihak, namun
mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan
pemenang tender, tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan
barang dan jasa (Ibid). Pemerintah memperkenalkan e-procurement sebagai
bentuk procurement terbaru (Septian Aji Prabowo, 2016). Hal ini dilatar
belakangi oleh kelemahan-kelemahan pengadaan barang dan jasa dengan sistem
konvensional seperti persaingan yang tidak sehat, adanya indikasi kecurangan,
kurangnya transparasi dan adanya persekongkolan antara pihak-pihak terkait (Dr.
Sevenpri Candra, 2016). Di Kota Kupang yang merupakan bagian dari Propinsi
Nusa Tenggara Timur, sejak tahun 2008 telah melaksanakan e-procurement. Studi
ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesiapan dan tingkat kesulitan dari
pelaksanaan e-procurement berdasarkan peraturan presiden no.16 tahun 2018
pada pemerintahan daerah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada 40 responden.
Responden berasal dari panitia lelang instansi pemerintahan. Data penelitian ini
diuji dan dianalisis dengan uji mean, standar deviasi, rank dan uji korelasi
pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan termasuk dalam
kondisi siap dengan nilai rata-rata 3,80 dari antara nilai 1,00 untuk kondisi sangat
tidak siap dan nilai 5,00 untuk kondisi sangat sulit. Berdasarkan hasil penelitian
juga menunjukkan bahwa tingkat kesulitan dari pemerintahan daerah Kota
Kupang dalam melaksanakan e-procurement termasuk dalam kondisi tidak sulit
dengan nilai rata-rata 2,35 dari antara nilai 1,00 untuk kondisi sangat tidak sulit
dan nilai 5,00 untuk kondisi sangat sulit dan hasil uji korelasi pearson adalah -
0,783 yang berati bahwa hubungan antara kesiapan dan tingkat kesulitan dalam
pelaksanaan e-procurement memiliki hubungan yang kuat serta berlawanan arah.