Undang Undang Bank Indonesia mendesak untuk dilakukan perubahan disebabkan
munculnya beberapa peraturan seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan
Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
Faktor-faktor yuridis apa saja yang menyebabkan Undang-Undang Bank Indonesia
yang baru perlu segera dibentuk dan bagaimanakah usulan konsep perubahan
undang-undang Bank Indonesia yang dapat mendukung tercapainya tujuan hukum.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor yuridis yang menyebabkan
Undang-Undang Bank Indonesia yang baru perlu segera dibentuk adalah Pertama,
lahirnya UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang mempunyai tugas melakukan
pengaturan dan pengawasan mikroprudential yang sebelumya dipunyai Bank
Indonesia berdasarkan UU BI. UU OJK juga mempengaruhi definisi independensi
Bank Indonesia yang semula tersirat dan tersurat dalam UU BI. Kedua, lahirnya UU
Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PPKSK yang mempengaruhi fungsi Bank Indonesia
sebagai lender of the last resort. Usulan konsep perubahan undang-undang Bank
Indonesia yang dapat mendukung tercapainya tujuan hukum adalah diperlukan
pengaturan secara eksplisit tentang kewenangan pengaturan kewenangan pengaturan
dan pengawasan makroprudential, definisi independensi Bank Indonesia dan Fungsi
Bank Indonesia sebagai Lender Of the Last Resort.