Jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam Pembangunan Nasional.
Oleh karena itu pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan
(APBN/APBD) diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan
prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua
pihak. Sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, secara
umum tahapan evaluasi penawaran terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap evaluasi
administrasi, tahap evaluasi teknis, tahap evaluasi harga dan tahap pembuktian
kualifikasi.
Tujuan penyusunan penelitian ini adalah melakukan eksplorasi faktor-faktor
yang menyebabkan kontraktor gugur dalam pelelangan di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Objek penilaian ini meliputi faktor- faktor persyaratan administrasi,
teknis, biaya, serta persyaratan kualifikasi yang mempengaruhi peserta lelang/
kontraktor yang gugur pada jasa konstruksi di Daerah istimewa Yogyakarta dan
mencari faktor yang paling dominannya.
Hasil analisis data menggunakan NVivo untuk ketiga jenis proyek
menunjukkan secara umum bahwa (1) untuk proyek gedung bahwa faktor teknis
khususnya personil inti merupakan alasan yang paling banyak menjadi dasar
penolakan peserta tender, (2) untuk proyek jalan dan jembatan faktor teknis
merupakan alasan yang paling banyak menjadi dasar penolakan peserta tender
khususnya berkaitan dengan metode pelaksanaan, (3) untuk proyek bangunan air
faktor teknis khususnya personil inti merupakan alasan yang paling banyak
menjadi dasar penolakan peserta tender khususnya berkaitan dengan jumlah
minimal personil.