Perkembangan proyek konstruksi milik Pemerintah di Indonesia semakin pesat.
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan oleh Unit Layanan
Pengadaan (ULP) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010. ULP pada Pemerintah Kabupaten Manggarai
Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 40 Tahun
2011 dimana pihak yang berhubungan dengan unit tersebut yaitu Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dan Rekanan. Untuk mengetahui mutu pelayanan ULP
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat maka perlu dilakukan evaluasi terhadap
pelayanan yang sudah diberikan. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui tingkat
kepuasan OPD dan Rekanan terhadap mutu pelayanan ULP Pemerintah
Kabupaten Manggarai serta mengetahui pengaruh lima dimensi kualitas pelayanan
yang mempengaruhi kepuasan OPD dan Rekanan yaitu Tangible, Reliability,
Responsiveness, Assurance dan Empathy.
Data dikumpulkan dari OPD dan Rekanan di Kabupaten Manggarai Barat melalui
kuesioner. Responden dalam penelitian ini mencakup 21 respoden dari OPD dan
32 responden dari Rekanan. Pengolahan data dilakukan dengan membandingkan
skor kepuasan dengan skor kepentingan untuk mendapatkan tingkat kepuasan,
Diagram Kartesius Importance – Performance Analysis untuk mengetahui
dimensi apa saja yang harus diprioritaskan untuk meningkatkan tingkat kepuasan
dan mencari model persamaan regresi linear berganda untuk melihat hubungan
dimensi-dimensi yang mempengaruhi kepuasan terhadap kepuasan OPD dan
Rekanan atas mutu pelayanan ULP Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
dalam proses pelelangan jasa konstruksi pada Tahun Anggaran 2017.
Penelitian ini menunjukan tingkat kepuasan OPD sebesar 87,0% dan Rekanan
sebesar 89,0% terhadap mutu pelayanan ULP Pemerintah Kabupaten Manggarai
Barat dan dimensi yang paling mempengaruhi terhadap tingkat kepuasan OPD
adalah Responsivness dengan koefisien 3,407 dan Rekanan adalah Responsivness
dengan koefisien 1,712 sehingga perlu adanya perhatian pada dimensi yang lain
untuk meningkatkan mutu pelayanan ULP Pemerintah Kabupaten Manggarai
Barat.
Saran yang bisa diberikan dari penelitian ini adalah ULP Pemerintah Kabupaten
Manggarai Barat harus meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dengan
melakukan berbagai pelatihan dan penambahan jumlah personil profesional yang
berhubungan dengan tugas pokoknya pada bidang pengadaan barang/jasa, ULP
juga harus membangun jalur koordinasi yang baik dengan OPD serta Rekanan dan
perlu adanyan peningkatan sarana dan prasarana penunjuang kinerja ULP
sehingga semakin meningkatnya ketelitian, efisiensi, transparansi, akuntabilitas
dan kenyamanan dari proses pengadaan yang dilaksanakan.