Politik dinasti menjadi fenomena yang mendapat perhatian di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan akuntabilitas keuangan dan
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah antara daerah yang terindikasi politik
dinasti dan yang tidak terindikasi politik dinasti.
Pada penelitian ini menggunakan indikator akuntabilitas keuangan yaitu
opini audit BPK RI. Selain itu indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
antara lain adalah skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
(EKPPD). Objek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan
kota. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah uji beda.
Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan
dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah antara daerah yang terindikasi
politik dinasti dan tidak terindikasi politik dinasti.