Salah satu program prioritas pemerintah adalah membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara
Kesatuan . UU No 6 Tahun 2014 memberi pengakuan dan penghormatan desa
dengan keberagamannya, mengurus dan mengatur pemerintahannya. Penelitian
Ismail, dkk (2016) menyatakanmasalah utama adalah rendahnya pengetahuan
kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasar Permendagri No 113 Tahun
2014, ditambah tidak ada tenaga pendamping dari kabupaten.
Penelitian ini bertujuan melihat kesesuaian implementasi pengelolaan
keuangan desa di Kecamatan Srumbung tahun 2017 dengan Permendagri No 113
tahun 2014. Mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam
mengimplementasikan regulasi tersebut. Data yang digunakan adalah data primer,
xiv
diperoleh melalui wawancara dan kuesioner seta data sekunder diperoleh dari arsiparsip
atau dokumen terkait pengelolaan keuangan desa.
Hasil penelitian pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Srumbung tahun
2017 mayoritas telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Faktor
yang mendukung pemerintah desa antara lain: tim pendamping, tim kerja,
koordinasi dan konsultasi. Faktor yang menjadi penghambat antara lain: pencairan
anggaran, kompetensi sumber daya manusia, regulasi.