Tesis ini berjudul “Pengaturan Sistem Presidential Threshold Dalam

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia”. Tesis dengan

judul tersebut bertujuan mengetahui dan menganalisis kendala pengaturan

sistem presidential threshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil

presiden di Indonesia, serta mengkaji upaya untuk mengatasi kendala

pengaturan sistem presidential threshold dalam pemilihan umum presiden

dan wakil presiden di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian

normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah

hukum dan pendekatan politik hukum. Sumber data berupa data hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data

menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis

hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan.

Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Demokrasi dan Teori Pemilihan Umum

digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan sistem presidential threshold

dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia sudah

diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum. Kendala dalam pengaturan sistem presidential threshold

dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia ialah partai

baru tidak bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Upaya untuk

mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara melakukan peninjauan

terhadap ketentuan presidensial threshold dan juga melakukan judicial

review ke Mahkamah Konstitusi.