Dalam penulisan ini, penulis mengambil judul Politik Hukum Terhadap Dinamika

Kewenangan Lembaga Peradilan Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa

Perdagangan Antara Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dengan Pt.Berkah Karya

Bersama Dan Pt. Cipta Televisi Republik Indonesia. Adapun tujuan penelitian

dari penulisan ini, yaitu Untuk mengetahui dan mengkaji Apakah ada

ketidakjelasan hukum yang menyebabkan dinamika penafsiran yang berbeda -

beda antara kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase dan Untuk mengetahui

dan mengkaji Politik Hukum kedepan agar ada kepastian hukum tentang

kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase dalam sengketa perdagangan. Jenis

penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian normatif.

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma

hukum positif.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan

politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder

yang terdiri dari bahan hukum primeir dan bahan hukum sekunder.Penelitian

hukum ini menarik kesimpulan dengan metode berfikir deduktif, yang yang bearti

suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat

umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiri dengan suatu kesimpulan

yang khusus. Kesimpulan dalam pembahasan penelitian ini yaitu Kewenangan

Pengadilan Negeri dan Arbitrase dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara tekstual tidak ada

ketidakjelasan hukum, namun dalam praktek menimbulkan penafsiran yang

berbeda-beda, apakah Klausula Abitrase boleh mengesampingkan Pasal dalam

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Politik hukum dalam menanggulangi/mangantisipasi

beberapa hal yang belum diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Dalam Pasal 9

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa diatur tentang Perjanjian Arbitrase/Klausula Arbitrase

dapat mengesampingkan Pasal dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi Perjanjian

Arbitrase/Klausula Arbitrase tidak boleh mengesampingkan Pasal Esensial, dan

Pasal Esensial yaitu Pasal 3,5,7,9,11,70,71,72 Undang – Undang Nomor 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 11 tentang

tentang akibat hukum bagi Para pihak yang tidak beritikad baik selama

berjalannya arbitrase sampai putusan arbitrase dan eksekusi putusan arbitrase..