Dalam pengawasan dan pengamanan jalan jembatan timbang berperan penting
dalam pengawasan kendaraan angkutan barang. Seperti yang tertera pada Undangundang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 169
ayat (1) dan (2), bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib
mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan,
dan kelas jalan. Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang yaitu jembatan
timbang.
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung penurunan umur rencana perkerasan
Jalan Lintas Tengah Sumatera sehingga dapat memberikan masukan pada
Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang Siantar sebagai rekomendasi untuk
mengatasi kerusakan jalan yang diakibatkan pelanggaran beban muatan berlebih pada
kendaraan angkutan barang. Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan
antara total lintasan beban rencana dengan total lintasan beban aktual (dengan dasar
asumsi beban rencana sebagai beban kendaraan tidak melanggar dan beban aktual
sebagai beban kendaraan melanggar). Data yang didapatkan antara lain: data primer
yaitu hasil pengamatan jumlah pelanggaran kendaraan angkutan barang dan beban
kendaraan yang masuk di Jembatan Timbang UPPKB Simpang Dua dan data sekunder.
Hasil dari analisis adalah diketahui bahwa telah terjadi penyimpangan beban
kendaraan ringan dengan Jumlah Berat yang Diijinkan (JBI) 2 ton menjadi 2,622 ton,
kendaraan truk dengan JBI 8 ton menjadi 8,513 ton, kendaraan truk dengan JBI 13 ton
menjadi 14,92 ton dan kendaraan truk dengan JBI 21 ton menjadi 23,62 ton. Karena
adanya penyimpangan beban tersebut mengakibatkan pengurangan umur rencana jalan
dari 5 tahun menjadi 4,829 tahun, sehingga perlu tindakan secara tegas dalam
pembatasan jumlah berat kendaraan angkutan barang agar tidak melebihi Muatan
Sumbu Terberat (MST) dan perencanaan transportasi darat yang tepat guna yaitu
penurunan muatan dan sanksi tidak boleh lewat bagi kendaraan yang melanggar.