Pembangunan gedung RSUD Sanjiwani ini merupakan program pemerintah
daerah Gianyar Bali dalam bidang kesehatan yang diwujudkan pada tahun 2018 ini.
Menempati lahan seluas 6507,48 m2 di Kabupaten Gianyar Bali, dana pembangunan
gedung RSUD Sanjiwani diperkirakan mencapai Rp 100 miliyar. Proyek
pembangunan ini dipilih karena mengalami keterlambatan pada pelaksanaannya,
penulis melakukan analisis percepatan penyelesaian proyek dengan membandingkan
penambahan waktu kerja dengan penambahan tenaga kerja.
Metode Analisis yang digunakan yaitu Metode Pertukaran Waktu dan Biaya
(Time Cost Trade Off Analysis). Tujuan dari metode ini adalah mempercepat waktu
pelaksanaan proyek dan menganalisis sejauh mana waktu dapat dipersingkat dengan
penambahan biaya minimun terhadap kegiatan yang bisa dipercepat kurun waktu
pelaksanaannya sehingga dapat diketahui percepatan yang paling maksimum dan
biaya yang paling minimum.
Perencanaan Pembangunan Gedung Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Sanjiwani Gianyar Bali pada tahap I (Struktur), memiliki durasi normal
pengerjaan selama 203 hari dengan biaya meliputi biaya langsung dan biaya tidak
langsung sebesar Rp 1.633.870.000,-. Setelah dilakukan percepatan dengan metode
Time Cost Trade Off Analysis, waktu mengalami percepatan diikuti dengan
penambahan biaya. Alternatif pertama dengan menambahan jam kerja lembur selama
4 jam perhari pada lintasan kritis diperoleh biaya Rp 2.137.750.000,- dan durasi kerja
selama 147 hari, sedangkan dari hasil olah data alternatif kedua dengan
menambahkan tenaga kerja diperoleh biaya Rp 2.133.105.000,- dan durasi kerja
selama 137 hari. Dibandingkan dengan kondisi normal kedua alternatif tersebut
memiliki percepatan waktu sebanyak 56 hari dan 66 hari dengan penambahan biaya
pada alternatif pertama sebesar Rp 503.880.000,- dan pada alternatif kedua sebesar
Rp 499.235.000,-. Dari sini dapat ditarik kesimpulan jika percepatan baik dilakukan
pada tahap I (Struktur) dengan memilih alternatif kedua dibandingkan alternatif
pertama melihat selisih biaya dan durasi, akan tetapi kedua alternatif ini cocok
diterapkan jika meninjau denda keterlambatan pembangunan yang sebesar 1/1000
(satu perseribu) perhari dari harga kontrak (sebelum PPN).