Instansi pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat pasti memiliki
informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan harus diberikan kepada
masyarakat. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan diberikan
kepada masyarakat merupakan komunikasi dalam ranah komunikasi publik. Salah
satu intansi pemerintah yang melakukan komunikasi publik adalah Direktorat
Jenderal Pajak Republik Indonesia (DJP RI). DJP RI dalam melakukan komunikasi
publik memanfaatan media sosial twitter untuk mencapai target sasaran yang lebih
luas
Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai pemanfaatan twitter dalam
komunikasi publik DJP RI. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi untuk
melihat isi pesan, teknik penyusunan pesan, dan interaktivitas yang digunakan pada
tweets akun twitter @DitjenPajakRI. Penelitian dilakukan dengan melakukan
pengkodingan terhadap 80 tweets akun twitter @DitjenPajakRI pada periode Januari
– Maret 2017.
Hasil penelitian menunjukan isi pesan yang dominan muncul adalah isi pesan
pajak pusat, yaitu isi pesan tentang kebijakan amnesti pajak. Isi pesan amnesti pajak
yang dominan muncul adalah isi pesan tentang informasi-informasi mengenai
amnesti pajak. Teknik penyusunan pesan yang dominan adalah teknik penyusunan
pesan bersifat informatif dengan deductive order. Selain itu hasil mengenai
interaktivitas menunjukan bahwa pada bentuk interaktivitas yang dominan muncul
adalah bentuk interaktivitas user to document. Kontrol terhadap arus informasi
dipegang oleh admin akun twitter @DitjenPajakRI. Hal ini terlihat dari pemegang
kontrol terhadap sumber informasi dan pemegang kontrol terhadap waktu dan pilihan
subyek adalah admin akun twitter @DitjenPajakRI.