Public relations pada instansi pemerintah yang merupakan badan publik,
memainkan peranan penting untuk mengelola informasi dan opini publik. Salah
satu badan publik yang juga melaksanakan keterbukaan informasi publik adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. DPR merupakan kepanjangan
tangan dari aspirasi publik untuk dijalankan pada pemerintah. Maka dalam
melaksanakan tugasnya sebagai fungsi representasi, DPR RI tentunya harus
memiliki reputasi yang baik agar dapat dipercayai oleh masyarakat. Namun pada
kenyataannya, saat ini DPR RI merupakan lembaga negara yang kontroversi.
Beragam kontroversi yang ada di DPR RI menjadikan praktik public relations
sangat dibutuhkan untuk menjadi jembatan komunikasi antara DPR RI dan
masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang
mendeskripsikan praktik public relations di Sekretariat Jenderal DPR RI, yang
bertujuan untuk mendeskripsikan praktik public relations melalui konsep, fungsi
dan peran public relations dan faktor pembentuk praktik public relations serta
mengetahui kekhasan dari praktik public relations di instansi pemerintah.
Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara mendalam tidak terstruktur
terhadap lima partisipan pada Biro Pemberitaan Parlemen dan Bagian Hubungan
Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik public relations dapat
dilihat melalui konsep humas yang dikategorikan dalam empat kelompok yaitu
humas sebagai sebuah alat, proses, orang atau individu dan unit. Lalu fungsi
public relations di Setjen DPR RI yaitu fungsi manajemen, komunikasi dan
menjalin relasi. Selanjutnya peran yang dijalankan adalah sebagai fasilitator
komunikasi. Melalui praktik public relations tersebut diketahui bahwa faktor yang
membentuk praktik public relations adalah sistem politik demokrasi, sistem
hukum yang sah, tingkat aktivisme dan media. Sampai akhirnya telihat bahwa
kekhasan dari praktik public relations di Setjen DPR RI adalah terkait dengan
komunikasi publik, berdasarkan pada konsep yang diregulasikan, humas
menyampaikan segala bentuk informasi baik itu informasi tentang DPR RI
maupun informasi yang berasal dari anggota DPR dan juga humas Setjen DPR RI
memberikan sosialisasi parlemen serta mendorong DPR RI mewujudkan good
governance terkait akuntabilitas dan tranparansi