Maraknya peredaran narkotika dan jenis baru narkotika, merupakan tantangan
bagi BNN dan Polri dalam memberantas, penanggulangan narkotika. Salah satu
upaya negara menekan peredaran narkotika, melalui BNN dan Polri serta peran
serta masyarakat dalam menanggulangi,memberantas peredaran narkotika.
Korban penyalahgunaan narkotika dan peandu narkotika saat ini mendapatkan
kesempatan melakukan rehabilitasi, baik medis maupun sosial melalui
assessment. Bagi Korban Penyalahgunaan dan pecandu narkotika wajib
mendapatkan assessment, sesuai Pasal 54 dan 127 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini dilakukan secara
normative dengan metode pendekatan sejarah hukum dan politik hukum, sehingga
mengetahui permasalah dalam pemberian assessment, baik dari pertimbangan,
kendala dan kebijakannya. Pemerintah melakukan penegakan hukum dengan
mengubah hukuman penjara (penal) menjadi rehabilitasi bagi korban
penyalahgunaan tindak pidana narkotika, yang membuat kesan lebih manusiawi.
Korban penyalahgunaan narkotika berhak mengajukan permohonan assessment
melalui keluarga, penasehat hukum,baik pada tingkat penyidikan, penuntutan,
atau persidangan (terdakwa) melalui jaksa atau hakim. Syarat dikabulkannya
assessment 1) tertangkap tangan, 2) barang bukti kurang dari 1 gram, 3) positif
menggunakan narkotika,4) tidak terlibat jaringan narkotika, bukan pengedar dan
bandar narkotika. Langkah pemerintah disatu sisi membuka pintu untuk tersangka
mensiasati mendapatkan assessment untuk menghindari hukuman penjara, disatu
sisi penegakan hukum yang tegas terasa berkurang dengan program rehabilitasi
ini.