Tesis ini berjudul “Penerapan Asas Proporsionalitas Pada Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Apartemen Taman Melati Di Sleman (Studi Kasus AP dan
AF)”. Tesis tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penerapan asas
proporsionalitas pada PPJB Apartemen Taman Melati ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UURS), serta
perlindungan terhadap konsumen dan pihak ketiga yang menjadi kreditur bagi
konsumen dalam jual beli unit Apartemen Taman Melati di Sleman. Penelitian ini
merupakan penelitian normatif dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum dan
pendekatan kasus. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan
hukum primer, dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi
kepustakaan dan wawancara narasumber. Proses berpikir deduktif digunakan
untuk menarik kesimpulan. Teori keadilan dan konsep perlindungan hukum
digunakan sebagai analisis dalam mengkaji hasil penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan
asas proporsionalitas pada PPJB Apartemen Taman Melati belum memberikan
keadilan bagi konsumen dilihat dari tahapan kontrak, karena asas kebebasan
berkontrak belum dapat diterapkan maksimal. Pembuatan kontrak tidak dilakukan
oleh kedua belah pihak, melainkan ditentukan terlebih dahulu oleh Developer,
sehingga PPJB tersebut termasuk kontrak baku. Penerapan asas proporsionalitas
pada PPJB ditinjau dari UURS lebih adil dibandingkan ditinjau dari ketentuan
hukum perjanjian yang sebagian bersifat memaksa dan mengatur, karena
proporsionalitas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat
memaksa, dimana kewenangan tersebut didelegasikan kepada Tim Apprisal yang
tidak berhubungan dengan Pihak Pertama maupun dengan Pihak Kedua.
Perlindungan secara preventif terhadap pihak bank adalah melakukan Perjanjian
Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa (PPJPK) dengan Nasabah dibuat
dihadapan Notaris, karena dalam hal ini jenis jaminan berupa Apartemen Taman
Melati belum selesai dibangun. Selain itu, Bank melakukan Perjanjian Beli
Kembali dengan APP dibuat dihadapan Notaris. Perlindungan terhadap konsumen
adalah melakukan Akad Istishna dengan BTN dan Akad Wakalah.