Tesis ini berjudul “Hak Narapidana Wanita Atas Reproduksi di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta”. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi hak narapidana wanita atas
reproduksi di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB wirogunan kota
yogyakarta dan untuk mengetahui dan mengkaji hak narapidana wanita atas
reproduksi di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB wirogunan kota
yogyakarta belum sepenuhnya terpenuhi. Jenis penelitian ini menggunakan
penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah hukum dan pendekatan
politik hukum. Dalam penulisan tesis ini, bahan hukum yang digunakan yaitu
bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor
23 Tahun 20002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Konvensi
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari pendapat
hukum baik dari buku, makalah, media massa, artikel, kamus hukum, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, internet serta narasumber yang ada kaitannya dengan
Hak narapidana wanita atas reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan Teori
Kebijakan Pemidanaan dan Teori Kesetaraan Gender. Hasil penelitian sampai
dengan saat ini Hak narapidana wanita atas reproduksi di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta yang
diberikan merupakan hak-hak narapidana secara umum saja yaitu hak
mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak yang tertera dalam
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun dalam
hal hak narapidana wanita atas reproduksi dilembaga pemasyarakatan perempuan
tersebut secara khusus tidak ada diberikan terutama tentang fasilitas khusus yaitu
tempat untuk menyusui dan fasilitas tempat ruangan untuk anak (bayi). Dimana
hak reproduksi merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan
dihormati terhadap seorang wanita.