Tesis ini berjudul “Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Menurut
Cara Pandang Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Di Polda DIY”. Tesis dengan
judul tersebut bertujuan mengetahui dan mengkaji bagaimana perlindungan saksi dan
korban tindak pidana menurut cara pandang Kepolisian dalam proses penyidikan di
DIY dan mengetahui serta mengkaji faktor-faktor apa yang menghambat
perlindungan saksi dan korban tindak pidana menurut cara pandang Kepolisian di
Polda DIY. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi
hukum. Sumber data berupa data primer yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan
wawancara narasumber dan responden dan studi kepustakaan. Bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis dengan menggunakan
metode analisis hukum. Proses berpikir induktif digunakan untuk menarik
kesimpulan. Teori perlindungan hukum dan teori keadilan digunakan sebagai pisau
analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan
menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban tindak pidana menurut cara
pandang Kepolisian dalam proses penyidikan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
masih terbatas, pada: pertama, identitas saksi/korban dirahasiakan, kedua
disediakannya shelter bagi saksi/korban wanita dan anak-anak di bawah umur, ketiga
mendapat nasihat hukum. Faktor penghambat perlindungan saksi dan korban menurut
cara pandang Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain yaitu: Saksi/korban
berbelit-belit/memutar balikkan fakta dalam memberikan keterangan, Saksi/korban
tidak jujur, Saksi/korban tidak bersedia memberikan keterangan karena takut,
Saksi/korban pura-pura tidak tahu, Saksi/korban tidak bersedia untuk ditempatkan
ditempat khusus seperti shelter. Terdapat juga beberapa faktor yang disebabkan oleh
kepolisian, yaitu seperti ketidakpahaman aparat penegak hukum yang seharusnya
memberikan perlindungan dan budaya hukumnya, kurangnya kerjasama dengan LBH
yang dapat membantu memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, dan tidak
tersedia anggaran dan fasilitas yang memadai bagi kepolisian untuk memberikan
perlindungan kepada saksi/korban.