Tesis ini berjudul “Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik (Good
Financial Governance) (Studi Kasus Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2016)”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan untuk mengetahui
dan menganalisis pengelolaan dana otonomi khusus Provinsi Papua berdasarkan
prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, mengetahui dan mengkaji
kendala-kendala pengelolaan dana otonomi khusus Provinsi Papua berdasarkan
prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik serta mengetahui dan
mengkaji upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini
merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan,
sejarah hukum dan politik hukum. Sumber data berupa data sekunder
yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode
pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode
analisis hukum. Proses berfikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan.
Teori otonomi khusus digunakan sebagai dasar bahwa Provinsi Papua merupakan
salah satu provinsi yang memperoleh dana otonomi khusus oleh negara. Teori
keuangan negara dan teori asas-asas umum pemerintahan yang baik juga
digunakan karena dana otonomi khusus merupakan dana yang diperoleh dan
bersumber dari Dana Alokasi Umum Nasional dan harus dikelola dengan baik
sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus Provinsi
Papua memang telah terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku, namun dalam
pelaksanaannya ada yang berhasil dan belum berhasil atau gagal. Pelaksanaan
penggunaan dana otonomi khusus ini membutuhkan pengawasan yang lebih
sehingga nantinya dapat bermanfaat dan mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Papua. Kendala-kendala yang dialami sebagian besar berkaitan
dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban daerah mengenai penggunaan dana
otonomi khusus. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendalakendala
tersebut salah satunya ialah dengan cara membuat aplikasi untuk
memonitoring palaksanaan dana otonomi khusus sehingga akan mendorong
keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua.