Tesis ini berjudul “Kebijakan Hukum Daerah Dalam Penentuan Harga Dan
Lokasi Pasar Tradisonal Sanggeng Terhadap Bisnis Dagang Di Kabupaten
Manokwari”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan untuk mengetahui dan
mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam penentuan harga pasar tradisional
sanggeng di Kabupaten Manokwari dan untuk mengetahui dan mengkaji peran
Pemerintah Daerah dalam penentuan lokasi pasar tradisional sanggeng di
Kabupaten Manokwari. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Sumber data berupa data
sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan
(Library Research) dan wawancara narasumber. Bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis dengan menggunakan
metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik
kesimpulan. Teori keadilan dan konsep campur tangan pemerintah digunakan
sebagai analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan
menunjukan bahwa peran pemerintah daerah dalam penentuan harga pasar
tradisional sanggeng di Kabupaten Manokwari adalah sebuah kebijakan berupa
peraturan pemerintah daerah mengenai penentapan harga dengan cara adanya
operasi pasar terhadap harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainya seperti
sandang karena masyarakat asli papua menjual barang dagangnya berupa hasil
panen dengan harga murah akan tetapi masyarakat asli papua juga perlu
memenuhi kebutuhan lainya seperti pakaian atau alat-alat kebutuhan rumah
tangga sebagaimana kebutuhan tersebut dijual dengan harga yang mahal sehingga
perlunya campur tangan pemerintah untuk mengatasi kendala tersebutt agar dapat
terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah
dalam penentuan lokasi pasar tradisional sanggeng di Kabupaten Manokwari
adalah sebuah peraturan atau kebijakan mengenai penetapan zonasi terhadap
pembagian wilayah area pasar yang khusus penjual kebutuhan pokok (pangan),
khusus penjual pakaian (sandang), atau kebutuhan lainnya agar dapat
menyeimbangkan fungsi pasar, tarif yang dikenakan harus lebih rendah karena
pedagang mama mama papua berdagang hasil panennya sendiri sehingga dijual
dengan harga murah, meningkatkan sarana dan prasarana seperti tempat parkir,
dan pengawasan langsung dari pemerintah daerah (operasi pasar).