Bartama, Primus Adiodatus Abi (2018) Eksistensi Aturan Hukum Positif Dalam Menunjang Penyidikan Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial. S2 thesis, UAJY.
MIH025610.pdf
File Pdf (1MB)
MIH025611.pdf
File Pdf (463kB)
MIH025612.pdf
File Pdf (690kB)
MIH025613.pdf
Restricted to Registered users only
File Pdf (238kB)
MIH025614.pdf
Restricted to Registered users only
File Pdf (590kB)
MIH025615.pdf
File Pdf (461kB)
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji eksistensi
aturan hukum positif dalam menunjang penyidikan penyebaran berita bohong
di media sosial, dan juga untuk mengetahui dan mengkaji aturan hukum positif
yang seharusnya dirumuskan guna menunjang penyidikan penyebaran berita
bohong di media sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode penelitian normatif, yang bertitik fokus pada peraturan
perundang-undangan untuk mengkaji konsistensi dan sinkronisasi peraturan
perundang-undangan dalam implementasi. Penyidikan dalam hukum acara
pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan
mengumpulkan bukti. Bukti ini nantinya membuat jelas suatu tindak pidana dan
menemukan tersangkanya serta guna proses pembuktian. Salah satu yang
menjadi karakteristik khusus tindak penyebaran berita bohong di media sosial
sebagai tindak pidana siber (cybercrime) adalah proses penyidikan yang
berbeda seperti pada kejahatan konvensional. Jika dalam kejahatan
konvensional dilakukan secara fisik maka dalam kejahatan siber proses
penyidikan di lakukan secara computerized/paperless sehingga diperlukan tata
cara khusus dalam penemuan dan penanganan khusus terhadap bukti.
Eksistensi aturan hukum positif dalam menunjang penyidikan penyebaran
berita bohong di media sosial pada prinsipnya belum memadai sebagai landasan
pelaksanaan yang optimal dalam proses penyidikan berita bohong di media
sosial sebagai salah satu bentuk kejahatan teknologi informasi (cyber crime)
karena belum adanya ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai siapa
yang berwenang melakukan penanganan dokumen dan/atau informasi
elektronik sebagai alat bukti elektronik dan bagaimana penanganan dokumen
dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dilakukan. Oleh
karena itu perlu dirumuskan aturan hukum positif terkait kewenangan dan
penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik guna menunjang
penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial dengan memperhatikan
nilai-nilai universal yang diyakini oleh masyarakat dunia, Indonesia serta
berperspektif teknologi informasi.
| Item Type: | Thesis (S2) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Aturan Hukum Positif, Penyidikan, Berita Bohong, Media Sosial |
| Subjects: | Magister Ilmu Hukum > Hukum Ketatanegaraan |
| Divisions: | Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Date Deposited: | 08 Jun 2018 10:35 |
| Last Modified: | 08 Jun 2018 10:35 |
| URI: | https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/14996 |
