Berdasarkan Undang-undang Dasar tahun 1945 Pada Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa bumi
air ruang angkasa dan kekayaan alam dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran
seluruh rakyat Indonesia. Dikuasai adalah bahwa Negara diberi wewenang untuk mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan dan persediaan dan mengatur pemeliharaanya.
Tanah merupakan tumpuan hidup masyarakat Indonesia, dalam hal ini penulis mengkhususkan
tanah kas desa. Tanah kas desa adalah yang digunakansebagai sumber pendapatan desa dan
digunakan untuk membiayai pamong desa dan pemanfaatan tanah kas desa harus diawasi oleh
daerah Di kabupaten Sleman pengawasan tanah kas desa dilakukan oleh Dinas Pengendalian
Pertanahan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas
Fungsi dan Tata Kera Dinas Pengndalian Pertanahan. Dinas Pengendalian Pertanahan dibentuk
untuk membantu Bupati dalam hal pengawasan terhadap pemanfaatan tanah Pengawasan yang
dilakukan Dinas pengendalian pertanahn adalah membentuk tim dan memberikan surat
peringatan kepada pelanggar yang menyalahgunakan tanah kas desa. Dinas pengendalian
pertanahan bertanggung awab kepada Bupati dan Bupati akan bertanggung jawab kepada Bupati
dan Bupati akan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dikabupaten Sleman pemnafaatan dan
penggunaan tanah kas desa telah sesuai dengan peraturan dan telah mewujudkan kepastian
hukum.