Di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Kulon Progo terdapat Peraturan Daerah yang menarik untuk dikaji secara akademik, khususnya dari perspektif penegakan hukum. Fenomena tersebut adalah munculnya Peraturan
Daerah yang mengatur persoalan-persoalan terkait dengan izin usaha pertambangan bahan galian golongan c yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berharap dengan adanya Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2002 penambang-penambang liar khususnya pertambangan bahan galian golongan c dapat ditertibkan, karena pertambangan liar dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan pertambangan liar juga berpotensi menyebakan pemasukan Pendapatan Asli daerah menjadi berkurang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tentang izin usaha pertambangan bahan galian golongan c berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 di Kabupaten Kulon Progo,
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tentang izin usaha pertambangan bahan galian golongan c berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 di Kabupaten Kulon Progo, serta mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi upaya
mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tentang izin usaha pertambangan bahan galian golongan c berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 di Kabupaten Kulon Progo tersebut.
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulonprogo. Pengumpulan data sebagai bahan penelitian hukum ini diadakan untuk memperoleh data maupun sumber data yang dapat dipercaya kebenarannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dalam penulisan ini menerapkan lima tugas hukum dokmatig yaitu berupa peraturanperaturan yang meliputi deskripsi, sistematisasi, interpretasi dan menilai hukum
positif. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tentang izin usaha pertambangan bahan galian golongan c berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 di Kabupaten Kulon Progo dilakukan secara preventif maupun represif. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tentang izin usaha pertambangan bahan galian golongan c berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 di Kabupaten Kulon Progo antara lain kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun Kepolisian Resort
Kulonprogo, kurangnya sarana, fasilitas dan peralatan. Upaya mengatasi kendalakendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tentang izin usaha pertambangan bahan galian golongan c berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 di Kabupaten Kulon Progo tersebut antar lain, meningkatkan
kesadaran dan ketaatan hukum pada masyarakat agar terciptanya masyarakat taat hukum, melakukan kerjasama dengan aparatur pemerintah.