Pendaerahan atau pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pusat ke pajak daerah berdasarkan pada UU No.28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdampak pada
bertambahnya jenis pajak daerah di Kabupaten/Kota. Hal ini berpengaruh
terhadap jumlah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. Pajak Daerah
merupakan salah satu komponen penyusun Pendapatan Asli Daerah (PAD),
dengan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah maka penerimaan
Pendapatan Asli Daerah juga ikut bertambah.
Di Kabupaten Ngawi peralihan PBB-P2 ke pajak daerah diterapkan mulai
tanggal 1 Januari 2014. Efektvitas penerimaan PBB-P2 mencapai rata-rata sebesar
114,34% dengan kriteria sangat efektif. Tingkat pencapaian target diketahui
dengan menghitung persentase rasio antara realisasi penerimaan PBB-P2 dengan
target penerimaan. Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD rata-rata sebesar 7.87%
dengan kriteria kurang dan kontribusi terhadap Pajak Daerah rata-rata sebesar
39,10% dengan kriteria cukup baik. Laju pertumbuhan PBB-P2 rata-rata sebesar
7,01% dengan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012. Kendala utama
DPPKA dalam memungut PBB-P2 adalah masih kurangnya SDM yang ahli dalam
PBB-P2 dan Wajib Pajak yang belum tertib dalam membayar PBB-P2.