Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan serta
proses penyusunan kebijakan redaksi Satuharapan.com terkait dengan isu kemerdekaan
Papua. Metode yang digunakan peneliti adalah studi deksriptif kualitatif untuk
menggali tentang kebijakan redaksi. Peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara
mendalam dengan tiga orang narasumber pada 28-29 Juni 2016 di Jakarta. Narasumber
pertama adalah Sabar Subekti selaku pimpinan redaksi, kedua adalah Eben Ezer
Siandari selaku editor dan Melky Pangaribuan selaku reporter di Satuharapan.com
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuharapan.com adalah media publik yang
dikelola oleh kalangan Kristen namun tetap menerapkan kebijakan redaksi yang
sekuler. Latar belakang Satuharapan.com yang Kristen mempermudah akses kepada
gereja lokal Papua. Kebijakan redaksi dibentuk secara sederhana lewat tahapan rapat
redaksi, diskusi, peliputan berita, cek dan ricek, penayangan berita dan evaluasi. Rapat
redaksi digelar setiap dua minggu sekali untuk membahas rencana serta sikap yang
harus diambil oleh Satuharapan.com.
Sebagai sebuah media online, Satuharapan.com menerapkan kebijakan redaksi yang
dianggap sebagai keunggulan. Pertama, ketepatan lebih diutamakan ketimbang
kecepatan. Kedua, adalah disiplin verifikasi. Setiap reporter Satuharapan.com tidak
diizinkan mengupload berita yang ditulisnya tanpa dicek dahulu oleh editor. Ketiga,
tidak boleh ada berita sensasional. Keempat, reporter diwajibkan untuk cover multi
sides. Kelima, berita-berita yang ditulis oleh Satuharapan.com tidak boleh
mengandung unsur provokatif.
Satuharapan.com tidak memiliki kontributor atau reporter yang berlokasi di wilayah
Papua. Kelima kebijakan tersebut lahir dari pandangan Satuharapan.com yang
menganggap Papua sebagai isu yang penting. Bagi Satuharapan.com, Papua adalah
bagian dari Indonesia yang termarjinalkan sehingga perlu disuarakan haknya.
Satuharapan.com memposisikan dirinya bukan sebagai pendukung kemerdekaan
Papua, juga bukan sebagai pendukung Indonesia, melainkan sebagai media edukatif
yang berupaya agar pemerintah dapat mewujudkan rencana dialog antara Jakarta dan
Papua.