Sebagai upaya dalam mencapai konstruksi berkelanjutan, konstruksi di
Indonesia perlu mempertimbangkan aspek lingkungan pada tahap pengadaan
sampai dengan tahap konstruksi. GPP atau pengadaan barang/jasa publik ramah
lingkungan merupakan proses dimana otoritas publik yakni pemerintah, sebagai
pengguna barang/jasa dalam pengadaan lebih memilih barang/jasa yang memiliki
dampak terhadap lingkungan yang lebih sedikit selama umur hidupnya
dibandingkan dengan barang/jasa dengan fungsi yang sama namun memiliki
dampak terhadap lingkungan yang lebih besar menurut European Commission
(2016). Di Kota Yogyakarta, pengadaan barang/jasa publik termasuk pengadaan
jasa dalam konstruksi bangunan gedung menerapkan sistem pengadaan secara
elektronik yakni E-Procurement (E-P) sejak 2008. E-P dinilai merupakan alat yang
baik dalam menunjang implementasi GPP menurut European Commision (2016).
Dengan telah diterapkannya sistem yang menunjang, perlu diketahui apakah sistem
tersebut telah dimanfaatkan dengan baik untuk mengadopsi prinsip-prinsip dari
GPP dalam proses pengadaan barang/jasa khususnya jasa konstruksi dan jasa
konsultansi di Kota Yogyakarta.
Penelitian ini mengkaji bagaimana upaya implementasi prinsip-prinsip
pengadaan barang/jasa ramah lingkungan dalam GPP dengan E-P khususnya jasa
konstruksi dan jasa konsultansi di kota Yogyakarta beserta hambatannya. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui upaya implementasi prinsip-prinsip pengadaan
barang/jasa ramah lingkungan dalam GPP dengan E-P khususnya jasa konstruksi
dan jasa konsultansi di kota Yogyakarta beserta hambatan apa saja yang mungkin
terjadi dalam pengimplementasian GPP dalam pengadaan barang/jasa khususnya
jasa konstruksi dan jasa konsultansi di kota Yogyakarta menurut penyedia jasa
yaitu konsultan dan kontraktor.
Hasil analisis data menunjukan bahwa secara keseluruhan, upaya
implementasi prinsip-prinsip GPP di Yogyakarta oleh konsultan memiliki nilai
mean 3,01 yang berarti baik dan upaya implementasi prinsip-prinsip GPP di
Yogyakarta oleh kontraktor memiliki nilai mean 2,67 yang berarti baik. Upaya
implementasi prinsip-prinsip GPP di Yogyakarta oleh konsultan yang memiliki
peringkat tertinggi adalah dalam hal kenyamanan suhu dengan nilai sangat baik
sedangkan upaya implementasi prinsip-prinsip GPP di Yogyakarta oleh konsultan
yang memiliki peringkat terendah adalah dalam Building Energy Management
Systems (BEMS), dengan hambatan terbesar yang dirasa konsultan adalah
kurangnya pengetahuan, informasi dan kompetensi dalam BEMS. Upaya
implementasi prinsip-prinsip GPP di Yogyakarta oleh kontraktor yang memiliki
peringkat tertinggi adalah dalam hal menggunakan kayu bersertifikat dengan nilai
baik sedangkan upaya implementasi prinsip-prinsip GPP di Yogyakarta oleh
xvi
konsultan yang memiliki peringkat terendah adalah dalam hal memastikan kualitas
building fabric dengan hambatan terbesarnya adalah kurangnya pengetahuan,
informasi, dan kompetensi.