Sistem peradilan di Indonesia mengenal badan-badan lain yang berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman selain pengadilan. Badan-badan lain tersebut perlu dikaji sinkronisasi
perannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan sinkronisasi peran badan-badan
lain tersebut dalam mendukung sistem peradilan Indonesia yang baik, dengan mengkaji
implementasinya di DIY.
Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan gabungan antara penelitian normatif dan
empiris. Data yang digunakan adalah peraturan perundangan, asas, teori tentang lembaga
pendukung struktur peradilan; serta pendapat penegak hukum dan pencari keadilan tentang
peran badan lain serta implementasinya di DIY.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi badan yang berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman di daerah, khususnya tentang LPSK di DIY, memang sangat
diperlukan oleh para pencari keadilan, namun peran dan fungsinya belum efektif. Faktor
utamanya tidak adanya perwakilan LPSK di daerah dan kurangnya sosialisasi tentang
keberadaan LPSK. Ketentuan tentang LPSK juga kurang jelas dan lengkap. Perlu reformasi
peraturan tentang LPSK khususnya untuk memperluas cakupan perkara yang memperoleh
perlindungan saksi, untuk pendirian LPSK di daerah, serta untuk sosialisasi LPSK bagi para
pencari keadilan, agar mendukung sistem peradilan Indonesia yang lebih baik.