Setelah lahirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia
mempunyai kewenangan pengaturan dan pengawasan makroprudential sedangkan
kewenangan mikroprudential diberikan kepada Otoritas Jasa keuangan.
Pengaturan yang terbatas berkaitan dengan kewenangan makroprudential dan
mikroprudential akan dapat menghambat tujuan memelihara kestabilan ekonomi.
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah
Bagaimanakah difinisi, karakteristik dan cakupan kewenangan pengaturan
pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial yang tepat supaya dapat
mendukung kestabilan ekonomi suatu negara. Jenis penelitian ini adalah
penelitian Normatif yang menggunakan data sekunder. analisis data yang
digunakan adalah analisis data kualitatif . Hasil Penelitian menunjukkan fakta
normatif tidak secara eksplisit difinisi, karakter maupun ruang lingkup pengaturan
dan pengawasan mikroprudential dan makroprudential. Sehingga konsep difinisi
kebijakan pengaturan dan pengawasan bank mikroprudential adalah kewenangan
yang diberikan kepada Otoritas Jasa keuangan untuk melakukan pengaturan dan
pengawasan dibidang kelembagaan, kesehatan, aspek kehati hatian, dan
pemeriksaan bank. Difinisi makroprudential adalah kewenangan yang diberikan
kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan lembaga
perbankan diluar bidang kelembagaan, kesehatan, aspek kehati hatian, dan
pemeriksaan bank. Karakter atau ciri dari kebijakan pengaturan dan pengawasan
bank mikroprudential dan makroprudential dapat dilihat dari aspek fokus
kebijakan. Ruang lingkup mikroprudential adalah pengaturan dan pengawasan
bagi lembaga perbankan secara individu sedangkan ruang lingkup
makroprudential adalah secara keseluruhan