Penelitian ini berjudul Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mengubah Dan Menetapkan Undang-Undang Dasar Setelah Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitian ini, terdapat tiga rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana kewenangan Majelis
Permusayawaratan Rakyat dalam mengubah UUD setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945. Kedua, kendala-kendala MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945. Ketiga, upaya-upaya MPR dalam melaksanakan kewenangan mengubah dan menetapkan UUD setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa
ketiga persoalan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dan
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan pendekatan politik hukum. Bahan data yang digunakan adalah data bersumber pada dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber serta bahan-bahan hukum. Proses berpikir dalam penelitian ini adalah proses berpikir deduktif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Teori Efektivitas dan Teori Kewenangan. Hasil penelitian dalam penulisan tesis ini adalah pertama, kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 belum dapat dilaksanakan kembali. Kedua, kendala MPR dalam melaksanakan kewenangan mengubah dan menetapkan UUD adalah prosedur perubahan dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, lemahnya dukungan
partai politik terhadap parlemen dan tidak proporsionalnya keanggotaan dan kewenangan antara DPR dan DPD. Ketiga, upaya yang dilakukan MPR untuk dapat melaksanakan kewenangan mengubah dan menetapkan UUD adalah sosialisasi dengan metode Focus Group Discussion (FGD) dan MPR Goes to Campus dan konsilidasi partai politik.