Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana
eksistensi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan
perceraian yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,
dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dikaitkan dengan doktrin
broken marriage. Pasal 19 PP Pelaksanaan Perkawinan memuat faktor yang dapat
menjadi alasan suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri yang merupakan
alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UUP.
Penelitian ini dilihat dari sifatnya merupakan penelitian yuridis normatif. Peneliti
melakukan kajian terhadap muatan Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Perkawinan sebagai suatu norma hukum pelaksanaan dari UUP serta norma
hukum lain berupa yurisprudensi putusan perceraian dalam kurun waktu 2009-2014 dan
doktrin broken marriage. Berdasarkan jenis penelitian, penelitian ini merupakan
penelitian kepustakaan di mana peneliti menggunakan data sekunder berupa bahan
hukum primer dan baham hukum sekunder.Peneliti menggunakan bahan hukum primer
berupa perundangan-undangan yaitu UUP beserta PP Pelaksanaan Perkawinan, putusan
hakim dari tingkat pertama hingga kasasi dalam kurun waktu 2009-2014, putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011tentang Judicial Review Terhadap Pasal
19 Huruf F PP Pelaksanaan Perkawinan. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan
hukum sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan
perceraian di Indonesia, jurnal hukum, dan komentar-komentar mengenai putusan
pengadilan yang berkaitan dengan perceraian.Analisis data dilakukan dengan metode
analisis kualitatif dengan menyajikan data dalam bentuk kalimat dan berdasarkan hasil
penelitian tersebut kemudian ditarik kesimpulan dan menyertakan saran yang sekiranya
diperlukan. Dengan melihat perkembangan putusan pengadilan mengenai perceraian
yang menggunakan Pasal 19 huruf f PP Pelaksanaan Perkawinan, peneliti ingin
menemukan ada tidaknya korelasi antara eksistensi pasal tersebut dengan tingginya angka
perceraian di Indonesia.