Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Bobou
dengan munculnya Toko Modern Di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, merupakan
penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji
perlindungan hukum terhadap eksistensi Pasar Tradisional Bobou dengan munculnya Toko
Modern di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, untuk mengetahui dan mengkaji kendalakendala
perlindungan hukum terhadap eksistensi Pasar Tradisional Bobou dengan munculnya
Toko Modern di Kecamatan Bajawa, dan mengkaji upaya-upaya perlindungan hukum
terhadap eksistensi Pasar Tradisional Bobou dengan munculnya Toko Modern di Kecamatan
Bajawa Kabupaten Ngada. Dalam penulisan tesis ini, bahan hukum yang digunakan yaitu
bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang,
Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Bupati berupa Surat Keputusan yang
berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan Pasar
Tradisional dan Toko Modern. Bahan hukum sekunder diperoleh dari teori, asas, pendapat
ahli, melalui buku-buku, jurnal, hasil peenelitian, kamus, internet, nara sumber yang
berhubungan dengan Pasar Tradisional dan Toko modern. Hasil penelitian ini menyimpulkan
bahwa: Perlindungan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Ngada dalam
melaksanakan pengelolaan Pasar harus memperhatikan tiga hal, yaitu regulasi, kontrol
penataan hukum dan social engineering. Kendala perlindungan hukum yang dihadapi oleh
pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap Pasar Tradisional adalah kendala
belum adanya persamaan presepsi antara Pemerintah dan DPRD dalam membuat aturan yang
jelas yang mengatur tentang Pengelolan Pasar Tradisional dan Toko Modern. Dalam hasil
penelitian ini diketahui bahwa izin usaha yang ada di pemilik Toko Modern adalah bukan izin
usaha Toko Modern, melainkan izin usaha perdagangan biasa. Lemahnya pengawasan dari
pihak pemerintah terhadap izin usaha yang dikeluarkan yang disebabkan dari keterbatasan
SDM mengenai jumlah pegawai pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, kendala aturan
membuat banyak pedagang yang berjualan secara bebas di tempat pribadi tanpa adanya surat
izin dari pemerintah. Upaya yang dilakukan agar perlidungan hukum dapat berjalan dengan
baik untuk mempertahankan eksistensi Pasar Tradisional adalah Pertama aspek regulasi,
adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah dan DPRD dalam menyusun dan membuat
aturan berupa Perda tentang pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern agar dapat
hidup berdampingan sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. Kemudian dari
Upaya aspek pengawasan, Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dengan
menambahkan pegawai untuk membantu kelancaran proses pembinaan, dan pendampingan
kepada Pasar Tradisional dan Toko Modern serta lebih meningkatkan pengawasan mengenai
Izin Usaha yang di keluarkan.