Tesis yang berjudul “Pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam
melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY” menganalisis dan mengevaluasi
mengenai pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam
melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY, kendala-kendala pelaksanaan fungsi
rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan
publik di DIY, dan upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi rekomendasi
Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian yang menggunakan kajian dan analisis dari peraturan perundangundangan
mengenai pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam
pengawasan pelayanan publik. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang
terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan
pendekatan Politik Hukum dengan berlandaskan Teori Pengawasan dan Teori Pelayanan
Publik. Kemudian, analisis data menggunakan analisis bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder serta dengan proses berpikir deduktif. Hasil penelitian adalah bahwa
Ombudsman Perwakilan DIY merupakan lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap
aparatur pemerintah guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan
layak. Pengawasan oleh Ombudsman mendorong terwujudnya pemerintah yang baik dan
beribawa sehingga mencegah dan menghindari pemerintah dari tindakan-tindakan
maladministrasi dan praktek-praktek KKN. Rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY
sebagai saran atau nasihat yang diberikan kepada pejabat publik yang melakukan tindakan
sewenang-wenang terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY tidak mempunyai kekuatan hukum
yang memaksa sehingga penindaklanjutannya tergantung pada pendekatan moral atau
mengedepankan upaya persuasif.