Tesis ini berjudul “Politik Hukum Terhadap Pendampingan Oleh Advokat Kepada Saksi Dalam
Proses Penyidikan”. Tesis dengan judul tersebut untuk mengetahui dan mengkaji ketentuan yang
dapat digunakan sebagai dasar hukum oleh advokat untuk melakukan pendampingan kepada
saksi dalam proses penyidikan dan untuk mengetahui serta mengusulkan pembaharuan hukum
(ius constituendum) terkait dengan pendampingan saksi yang dilakukan oleh advokat dalam
proses penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan politik
hukum. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis
hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori Negara Hukum dan
Teori Keadilan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil
penelitian ini menunjukkan ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum oleh
advokat untuk melakukan pendampingan saksi dalam proses penyidikan untuk saat ini berada di
luar KUHAP dan yang kedua terkait dengan pembaharuan hukum (ius constituendum)
pendampingan saksi yang dilakukan oleh advokat dalam proses penyidikan adalah
pendampingan oleh advokat merupakan hak asasi bagi setiap orang dalam mendapatkan jasa
hukum, untuk itu harus diatur dalam RUU KUHAP sehingga dapat diterapkan di masyarakat
nantinya.