Mediasi dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu
instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur
Mediasi. Dalam Peraturan tersebut diadakan pengecualian sebagaimana diatur di
dalam Pasal 4 ayat (2) bagian (a) point pertama. Salah satu sengketa yang
dikecualikan kewajiban mediasi yaitu sengketa yang diselesaikan melalui prosedur
Pengadilan Niaga.
Permasalahan yang akan dibahas yaitu apakah penghapusan lembaga mediasi di
Pengadilan Niaga sudah tepat menurut prinsip perdamaian dan asas sederhana, cepat
dan biaya ringan dan bagaimanakah seharusnya lembaga mediasi dalam penyelesaian
sengketa bisnis di Pengadilan Niaga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis
normatif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dalam Perma No. 1 Tahun
2016 mengatur tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, peraturan tersebut tidak
sesuai dengan prinsip perdamaian dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
lembaga mediasi yang seharusnya dapat di terapkan dalam Pengadilan Niaga dengan
memberikan waktu 2 minggu untuk melakukan proses mediasi di Pengadilan Niaga