Korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara dan berdampak di berbagai aspek dalam kehidupan nasional. Dalam hal pengembalian kerugian finansial negara, kita memerlukan media yuridis , melalui pengenaan sanksi untuk kompensasi . Berkenaan dengan hal tersebut penulis terdorong untuk membuat penelitian tentang mekanisme Pelaksanaan perampasan aset sebagai pengganti kerugian keuangan negara .
Penelitian ini berfokus pada dua formulasi masalah: bagaimana pengembalian uang hasil korupsi apabila terpidana tidak memiliki harta kekayaan dan bagaimana pengembalian uang hasil korupsi apabila terpidana menninggal dunia tetapi terjadi kerugian negara. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dimana menggunakan studi pustaka dan wawancara untuk memperoleh data. Penulis menggu nakan metode analisis kualitatif dengan proses berpikir deduktiv . Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut : tindakan negara mengembalikan hasil korupsi melalui sanksi pidana
tambahan, berdasarkan pa sal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, upaya ini selain dapat melalui sanksi pidana ,namun dapat juga melalui gugatan perdata apabila terdakwa meninggal atau unsur-unsur dakwaan tidak terbukti tetapi terjadi kerugian negara