Perombakan (reshuffle) kabinet di Indonesia pada dasarnya merupakan hal sederhana yang
tak sulit dipahami dalam analogi pembenahan manajemen suatu perusahaan ketika kinerja
manajer tak memuaskan. Perombakan kabinet memang diwacanakan sebagai solusi presiden
dalam rangka mengatasi stagnasi dan kebuntuan yang menghambat kinerja kabinet yang
dipimpinnya. Namun pembenahan kabinet cenderung dilihat sebagai salah satu persoalan
politik yang senantiasa ramai melibatkan tokoh dan partai politik.

Proses pembelajaran di masyarakat cenderung mengarahkan bahwa perombakan
kabinet adalah pentas politik dalam bentuknya yang lain. Maka perombakan kabinet di era
kedua pemerintahan presiden SBY seperti menyodorkan sinyalemen yang berkaitan dengan
koalisi partai-partai di pihak pemerintahan, yang ditengarai sebagai sumber masalah bagi
kinerja pemerintahan Media massa merupakan agen sentral dalam terbentuknya proses
pembelajaran dan sekaligus wacana politik seperti itu.

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana kecenderungan pemberitaan di harian
Kompas dan Jawa Pos tentang reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II. Metodologi yang
digunakan adalah analisis isi yang mengkaji berita-berita seputar reshuffle dalam periode
waktu September-Oktober 2011. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan kecenderungan
kedua surat kabar berskala nasional tersebut dalam memberitakan reshuffle. Obyektivitas
Westersthal menjadi satu preferensi dalam menguji pemberitaan tersebut.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara teknis berita tentang reshuffle di Jawa
Pos dan SKH Kompas sudah baik. Tetapi kecenderungan yang ditafsirkan dari muatan berita
memberi kesan bahwa pemberitaan tentang reshuffle kabinet kurang obyektif. Fakta
psikologis, wawancara, tak netral, tak multi sisi, pengetahuan non primer adalah faktor yang
memicu kecenderungan tersebut.