Sebagaimana layaknya warga negara yang lain. penyandang disabilitas juga memiliki hak
asasi yang wajib dipenuhi oleh negara. Kenyataannya di Kabupaten Bantul hak-hak
penyandang disabilitas belum dapat dijamin pemenuhannya. Salah satu penyebabnya karena
kebijakan penganggran keuangan daerah yang belum berpihak pada penyandang disabilitas.
Namun tidak demikian di Kota Surakarta yang telah berhasil menjadi kota layak disabilitas.
Kebijakan penganggaran keuangan daerah di Kota Surakarta mampu mengakomodir
kepentingan penyandang disabilitas yang disebut sebagai anggaran kecacatan.
Objek material dari penelitian ini adalah model kebijakan penganggaraan keuangan
daerah yang berpihak pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.
Penyandang disabilitas merupakan anggota masyarakat yang rentan diabaikan hak-haknya,
padahal sebagaimana layaknya warga negara, penyandang disabilitas mempunyai hak-hak
yang sama dengan warga negara yang lain. Kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas
menyebabkan pemenuhan haknya juga memerlukan cara yang khusus pula yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang
tidak mendapatkan haknya, bahkan mereka mendapatkan diskriminasi dalam berbagai bidang
kehidupan. Pengalokasian anggaran keuangan daerah merupakan salah satu faktor penyebab
tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan penyandang
disabilitas kehilangan akses dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian perlu
disediakan suatu model kebijakan penganggaran keuangan daerah yang berpihak pada
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Dari hasil penelitian terlihat bahwa penganggaran bagi kaum difabel Kabupaten Bantul
berasal dari beberapa sumber baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan dari
masyarakat. Peneriman tersebut cenderung belum tercukupi, bahkan dalam kondisi sekarang
di mana data mengenai penyandang difabel belum sepenuhnya ada. Oleh karena itu usulan
terhadap hal tersebut adalah agar dicari sumber penerimaan yang khusus untuk kaum difabel
melalui earmarking dari CSR dan dari Pajak Hiburan. Persoalan yang lain yang terlihat dari
hasil penelitian adalah belum seluruhnya aksesibilitas kaum difabel tercukupi, oleh karena itu
harus diusahakan sebaik mungkin terutama oleh Pemerintah Kabupaten. Seubungn dengan
diterapkannya anggaran berbasis kinerja, maka mestinya penganggaran tidak berhenti pada
pembelanjaan uang melainkan harus ada evaluasi untuk melihat output dan outcome dari
penganggaran itu. Terhadap dal tersebut perlu dilakukan oleh semua SKPD terkait dan
organsasi swasta yang terlibat, sehingga akan membuahkan hasil yang lebih optimal.
Akhir dari penelitian ini dihasilkan artikel ilmiah untuk dimuat dalam jurnal ilmiah
terakreditasi dan pembuatan usulan model penganggaran.