Pemerintah Indonesia periode tahun 2014-2019, mengesahkan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dengan konsep membangun Indonesia dari
pinggir. Salah satu fokus RPJMN, yaitu fokus kelima yaitu pengurangan ketimpangan antarwilayah, negara memberikan fokus yang cukup besar pada pengembangan perdesaan dan
kawasan perbatasan. Pembangunan Indonesia dari pinggiran yang berfokus pada pengembangan perdesaan dikuatkan dengan disahkannya UU tentang Desa, yang didukung PP
no 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang no 6 tahun 2014 tentang Desa
dan PP no. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Kewenangan desa
yang cukup banyak dalam filosofi “Desa Membangun” dalam pemerintahan presiden Joko
Widodo, mengubah paradigma pembangunan desa yang semula sebagai objek pembangunan
menjadi subjek pembangunan. Pembangunan yang semula tumpang tindih secara
kelembagaan, keuangan dan perencanaan sekarang menjadi lebih terkonsolidasi.
Perubahan paradigma pembangunan dan kewenangan desa dari kewenangan di bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa selanjutnya membutuhkan dukungan sistem
informasi desa. Sistem Informasi Desa bahkan telah secara eksplisit muncul dalam UU Desa,
yaitu pada pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan
Perdesaan. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa yang
dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan Sistem Informasi Desa akan
berisi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang
berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
Saat ini Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa) telah berhasil dibangun yang
sedang diimplementasikan di 1000 desa, di delapan kabupaten sebagai pilot projek. SIDeKa
dibangun untuk membantu desa melaksanakan kewenangan dan pembangunan mandiri desa.
Ketika data dan informasi di desa telah cukup banyak terkumpul dan mempunyai kualitas
yang baik, maka kebutuhan selanjutnya adalah sistem informasi di level supra desa, seperti
kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bahkan tingkat nasional. Sistem Informasi level supra
desa mempunyai sifat yang berbeda dengan SIDeKa karena sistem ini merupakan kumpulan,
dan aggregasi, serta harus mampu memberikan pelaporan dari semua desa secara timely.
Sistem Informasi supra desa diharapkan dapat digunakan dalam membantu dukungan data dan
informasi dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, dan menengah, serta dalam
jangka pendek akan bertindak seperti sistem syaraf yang membantu memonitor potensi desa.
Penelitian ini akan merancang, dan membangun sistem informasi supra desa yang
terintegrasi dan selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan desa dalam UU Desa no 6
tahun 2014. Outcome dari penelitian ini adalah sistem informasi dalam bentuk perangkat
lunak yang diharapkan sesuai dengan karakteristik daerah, yang dapat digunakan untuk
membantu pemerintah di level desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam
aspek pengambilan keputusan strategis maupun taktis.