Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang populer di
Indonesia, baik bagi wisatawan lokal, maupun wisatawan mancanegara. Pariwisata menyumbang
pendapatan asli daerah yang cukup signifikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai daerah
tujuan wisata, Yogyakarta membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya
adalah hotel. Dewasa ini pengembangan dan pembangunan hotel di DIY semakin menjamur.
Selain menyumbang pendapatan asli daerah, pertumbuhan yang sangat pesat menyebabkan
kebutuhan air bersih meningkat. Sebagian besar hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta memenuhi
kebutuhan airnya melalui sumber air bawah tanah. Jika tidak diantisipasi, peningkatan
penggunaan sumber air bawah tanah dapat menyebabkan semakin berkurangnya sumber air
bawah tanah yang dapat membahayakan lingkungan hidup.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah diupayakan kompensasi penggunaan air bawah
tanah oleh hotel melalui pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah (PPABT). PPABT
ditentukan berdasarkan nilai perolehan air yang dihitung berdasarkan harga dasar air dan factor
nilai air yang mencerminkan konservasi lingkungan. Meskipun telah memperhitungkan konservasi
lingkungan, namun demikian penentuan harga dasar air di Daerah Istimewa Yogyakarta masih
terlalu rendah. Rendahnya harga dasar air menyebabkan nilai perolehan air juga rendah dan
selanjutnya berdampak pada PPABT yang terlalu rendah.
Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap penentuan PPABT yang didahului
dengan melakukan analisis terhadap penentuan harga dasar air dengan pendekatan akuntansi
lingkungan (green accounting). Selanjutnya penelitian ini melakukan perbandingan antara PPABT
actual yang dibayarkan oleh industry perhotelan dengan estimasi PPABT yang dihitung
berdasarkan konsep akuntansi lingkungan serta estimasi biaya penggunaan air jika kebutuhan air
dipenuhi melalui perusahaan daerah air minum (PDAM). Penelitian ini dilakukan di Kota
Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dengan alas an dua daerah tersebut merupakan daerah
dengan jumlah hotel yang sangat banyak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga dasar air di
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar Rp 8949 per meter kubik. Jumlah ini jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan harga dasar air yang ditetapkan di Kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman
yang masing-masing ditentukan sebesar Rp2000 dan Rp 100 per meter kubik. Perbedaan hasil
penelitian dan ketentuan harga dasar air menyebabkan perbedaan yang cukup besar antara
estimasi PPABT dan PPABT aktual yang dibayarkan oleh industry perhotelan. Penelitian ini
merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap penentuan
harga dasar air dan PPABT di Daerah Istiewa Yogyakarta. Rekomendasi untuk penelitian
selanjutnya adalah penambahan data penelitian, mengingat respon rate penelitian ini hanya
sebesar 20,58% dan juga penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan wilayah lain di
Yogyakarta, yaitu Kulonprogo, GunungKidul dan Bantul