Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup membawa perubahan yang salah satunya ialah bahwa izin lingkungan
yang dahulu tidak dikenal sekarang menjadi prasyarat izin usaha atau kegiatan. Untuk
memperoleh izin lingkungan didahului dengan adanya keputusan kelayakan lingkungan
dengan terlebih dahulu memenuhi Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan), UKLUPL
(Upaya pengelolaan lingkungan-Upaya pemantauan lingkungan). Jika ada pejabat
publik memberikan izin usaha kepada pemohon yang tidak memiliki izin lingkungan, maka
pejabat publik itu bisa dugugat di Peradilan Tata Usaha Negara atau dipidana. Akan tetapi
izin lingkungan bukan satu-satunya syarat bagi kegiatan usaha, masih ada sejumlah izin yang
lain yang mesti dipenuhi sebelum kegiatan usaha dijalankan. Untuk itu mesti diperlukan
jalan keluar yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga tidak menghambat dunia usaha
sekaligus tidak mengancam kelestarian lingkungan.
Dengan penelitian ini diharapkan akan diketemukan sistem perizinan yang tidak
berbelit, sekaligus persyaratan yang relevan dalam perizinan lingkungan yang dapat
dipergunakan dalam perbaikan sistem perizinan di daerah. Dalam penelitian ini untuk
pengumpulan data pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundangundangan
dan dokumen yang relevan, sementara untuk data lapangan diperoleh dengan
melakukan wawancara langsung dengan nara sumber dan pemangku kepentingan. Penarikan
kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif yang lebih memfokuskan
kepada kajian terhadap persoalan di lapangan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum
positif. Dengan kajian ini diharapkan dapat diketemukan mengenai sistem perizinan
lingkungan yang baik, mencakup persyaratan, mekanisme penanganan permohonan izin,
pertimbangan di dalam memutuskan permohonan izin dan sistem perizinan. Hasil penelitian
ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada
masyarakat dalam bidang perizinan, khususnya perizinan di bidang lingkungan hidup.