Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa
secara konsep dan definisi, hak embargo belum cukup dipahami oleh lembaga/institusi di
Indonesia, paling tidak dari tiga subyek yang diteliti yaitu Kepolisian (Polda DIY), Badan
Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM DIY), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI Pusat).
Namun berdasarkan praktik di lapangan, paling tidak BPOM DIY dan Polda DIY sudah
menerapkan prinsip ini untuk meminta kepada media menjaga/menahan beberapa
informasi sensitif untuk tidak diberitakan dahulu sampai pada periode waktu tertentu.
Rendahnya pemanfaatan hak embargo ini membuat organisasi tidak bisa melakukan
kinerjanya dengan baik karena bocornya informasi kepada publik sebelum organisasi
tersebut selesai mengolah kasus yang dihadapi. Dengan bocornya informasi tersebut
kepada publik maka akan berimbas pada kesalahpahaman informasi yang ditangkap oleh
masyarakat. Maka sebenarnya hak embargo ini bila dimanfaatkan dengan baik, akan
memberikan jaminan kepada audiens untuk memperoleh informasi yang akurat. Organisasi
kerap kali kerepotan untuk mengatur gerak media di lapangan ketika organisasi tersebut
sedang bertugas.
Pemahaman organisasi untuk bisa berelasi dengan media juga menjadi permasalah di
beberapa kasus. Seperti IAI yang tidak paham untuk bagaimana bisa berelasi dengan
media. Padahal organisasi tersebut membutuhkan media untuk mempublikasikan kegiatan
yang mereka lakukan maupun informasi yang ingin mereka sampaikan kepada publik